Tidak ada bangsa besar yang membangun masa depannya dengan membiarkan anak-anaknya lapar.
Karena itulah berbagai negara, dari Finlandia hingga Jepang, dari Brasil hingga China, menempatkan program makan sekolah sebagai bagian penting dari strategi pembangunan sumber daya manusia. Mereka menyadari bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, guru, atau fasilitas sekolah, tetapi juga oleh kondisi kesehatan dan gizi peserta didik.
Indonesia kini sedang menempuh jalan yang sama melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Skalanya sangat besar: per pertengahan Maret 2026, program ini telah menjangkau 61,62 juta penerima manfaat dengan realisasi anggaran sekitar Rp44 triliun, terdiri dari 50 juta siswa dan 10,5 juta penerima nonsiswa seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Presiden Prabowo Subianto sendiri memproyeksikan jumlah penerima akan terus bertambah hingga mencapai 82 juta pada akhir 2026, dengan alokasi anggaran RAPBN 2026 yang melonjak menjadi sekitar Rp335 triliun, naik tajam dari Rp71 triliun pada 2025. Dari sisi skala global, posisi Indonesia juga signifikan: Indonesia menempati peringkat kedua dunia untuk jumlah siswa penerima makan sekolah, hanya di bawah India, dan mengungguli Brasil, Tiongkok, serta Amerika Serikat.
Namun pertanyaan besarnya bukanlah seberapa besar program ini.
Pertanyaannya adalah: apakah MBG akan menjadi investasi sumber daya manusia seperti yang terjadi di negara-negara maju, atau justru menjadi proyek besar yang tersandera masalah tata kelola?
Ketika Dunia Mengajarkan Bahwa Makan Sekolah Bukan Sekadar Urusan Perut
Finlandia mungkin memberikan pelajaran paling menarik. Di negara yang sistem pendidikannya sering menjadi rujukan dunia tersebut, makan siang gratis bukan dianggap program bantuan sosial, melainkan bagian dari sistem pendidikan nasional.
Setiap siswa memperoleh makanan bergizi yang menjadi bagian dari kurikulum. Anak-anak tidak hanya belajar matematika dan bahasa, tetapi juga belajar pola hidup sehat, etika makan, dan tanggung jawab sosial.
Jepang melangkah lebih jauh lagi. Dalam sistem Kyushoku, makan sekolah menjadi sarana pendidikan karakter. Siswa ikut membagikan makanan, membersihkan peralatan makan, menjaga kebersihan kelas, dan belajar menghargai makanan.
Sementara itu Brasil menunjukkan bahwa program makan sekolah dapat menjadi penggerak ekonomi lokal. Kebijakan pembelian bahan pangan dari petani lokal membuat uang negara tidak berhenti di dapur sekolah, tetapi kembali berputar di masyarakat desa.
China mengambil pendekatan berbeda. Program peningkatan gizi sekolah di wilayah pedesaan dijalankan dengan basis data yang kuat — pemantauan berkala terhadap indikator kesehatan siswa seperti anemia, tinggi badan, dan berat badan.
Dari berbagai negara tersebut muncul satu kesimpulan penting: program makan sekolah yang berhasil selalu dipandang sebagai investasi sumber daya manusia yang terukur, bukan sekadar program distribusi makanan.
Indonesia Memulai Langkah Besar — dan Tumbuh Sangat Cepat
Ketika MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025, banyak pihak melihatnya sebagai terobosan berani. Pertumbuhannya memang luar biasa cepat. Memasuki tahun 2026, program dimulai kembali pada 8 Januari dengan 19.188 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan dalam waktu kurang dari dua minggu jumlahnya sudah bertambah menjadi 21.102 unit dengan realisasi anggaran mendekati Rp18 triliun. Skema pendanaannya pun langsung menyentuh akar rumput: dana cair langsung dari kas negara ke setiap SPPG, dengan rincian 70 persen untuk bahan baku, 20 persen untuk operasional termasuk gaji relawan, dan 10 persen sebagai insentif mitra.
Dari sisi pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat per 18 Februari 2026 program ini telah menjangkau 280.023 satuan pendidikan dengan lebih dari 43 juta peserta didik penerima manfaat, dan pemerintah menegaskan bahwa kehadiran MBG tidak memotong anggaran pendidikan reguler.
Dari sisi ekonomi, Presiden Prabowo mengklaim dapur-dapur MBG telah menciptakan sekitar satu juta lapangan kerja dan menyerap hasil produksi petani, peternak, serta nelayan lokal sebagai pemasok bahan pangan, dengan potensi penciptaan kerja tiga hingga lima juta orang jika target penerima terus bertambah.
Secara teori ekonomi pembangunan, investasi pada gizi anak memiliki tingkat pengembalian sosial yang sangat tinggi. Anak yang sehat cenderung memiliki kemampuan belajar lebih baik, menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, dan pada akhirnya memiliki produktivitas ekonomi yang lebih besar ketika dewasa. Tidak berlebihan jika MBG disebut sebagai investasi masa depan bangsa — secara konsep.
Tantangan yang Tidak Lagi Bisa Disebut “Kecil”
Namun program besar hampir selalu menghadapi tantangan besar, dan pada titik ini data lapangan MBG menunjukkan masalah yang jauh lebih serius daripada sekadar “catatan teknis”.
Krisis keamanan pangan berskala nasional. Gelombang keracunan massal yang dimulai sejak akhir 2025 terus membesar dan belum berhenti. Riset investigatif menemukan 177 kejadian luar biasa akibat keracunan MBG tersebar di 127 kabupaten/kota dan 33 provinsi sepanjang tahun pertama program, dengan sekitar 11 ribu dapur MBG yang tidak tersertifikasi mengabaikan standar keamanan pangan. Data resmi Kementerian Kesehatan mengonfirmasi skala ini terus melebar: per 11 Mei 2026 tercatat 449 kejadian luar biasa keracunan pangan sejak awal 2025, berdampak pada 38.000 orang di 221 kabupaten/kota di 36 provinsi. Yang lebih mengkhawatirkan, dari sekitar 27.600 SPPG yang beroperasi, baru sekitar 15.700 atau 57 persen yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi — artinya hampir separuh dapur MBG beroperasi tanpa standar kelayakan yang semestinya menjadi syarat dasar.
Skandal korupsi di level pucuk pimpinan. Pada 3 Juni 2026, krisis tata kelola mencapai titik paling kritis. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, bersama dua mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025-2026. Modus yang didalami penyidik mencakup dugaan jual beli izin operasional SPPG kepada yayasan yang sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi sebagai mitra BGN, serta penggelembungan harga (mark up) dalam pengadaan barang kebutuhan program, termasuk motor listrik operasional. Penyidik juga mengungkap bahwa yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan ketiga tersangka menerima insentif miliaran rupiah setiap hari. Ironisnya, Presiden Prabowo Subianto sudah menerima laporan dan bahkan sempat mengingatkan langsung Kepala BGN lama agar tidak melakukan korupsi, sebulan sebelum ketiganya akhirnya dicopot dan ditahan.
Pola konflik kepentingan yang sistemik, bukan kasus individu. Temuan Indonesia Corruption Watch memperkuat kekhawatiran bahwa masalah ini bersifat struktural. Dari riset acak terhadap 102 yayasan pengelola SPPG di 38 provinsi, ICW menemukan sekitar 89 di antaranya terafiliasi dengan partai politik maupun keluarga pejabat, termasuk anggota DPR dan DPRD. Rincian afiliasinya pun beragam: 27 yayasan terafiliasi partai politik, 18 dengan pebisnis atau swasta, 12 dengan birokrasi pemerintahan, 9 dengan kelompok relawan pendukung kampanye pilpres, 7 dengan orang dekat pejabat, 6 dengan militer, 4 dengan mantan penyelenggara negara, dan 2 dengan kepolisian serta kejaksaan. ICW menyimpulkan bahwa pelaksanaan MBG dipenuhi praktik patronase dan konflik kepentingan, sehingga menjadikannya wadah berbagi proyek yang dijalankan pihak tanpa kompetensi yang relevan, sebuah pola yang diperparah karena unit pengawasan di internal BGN justru ikut menjadi eksekutor program, sehingga fungsi kontrol tidak berjalan optimal.
Persoalan struktural ini juga disuarakan lembaga negara independen. Komnas HAM mendesak evaluasi menyeluruh atas program MBG, menyoroti bahwa standar dan mekanisme penentuan wilayah layanan setiap SPPG selama ini tidak jelas, dan mekanisme sanksi bagi SPPG bermasalah pun belum transparan.
Pelajaran yang Tidak Boleh Diabaikan
Sejarah menunjukkan bahwa banyak program publik gagal bukan karena tujuannya buruk, tetapi karena tata kelolanya lemah. Ketika anggaran melonjak hampir lima kali lipat dalam satu tahun anggaran, sementara kapasitas pengawasan tidak tumbuh secepat itu, ruang penyimpangan akan selalu muncul.
Di sinilah Indonesia perlu belajar dari negara lain. Dari China, Indonesia dapat belajar pentingnya monitoring berbasis data kesehatan riil, bukan sekadar angka distribusi. Dari Brasil, Indonesia dapat belajar bagaimana melibatkan petani lokal secara transparan agar manfaat ekonomi program dirasakan masyarakat, bukan jaringan patronase. Dari Finlandia, Indonesia dapat belajar menjadikan makan sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter dan kesehatan yang terintegrasi dengan kurikulum. Dari Jepang, Indonesia dapat belajar bahwa makan sekolah bukan hanya soal gizi, tetapi juga tentang membangun disiplin, tanggung jawab, dan budaya hidup sehat sejak dini.
Ukuran Keberhasilan yang Sesungguhnya
Sering kali keberhasilan program pemerintah diukur dari angka yang mudah dihitung: berapa juta penerima manfaat, berapa ribu dapur yang dibangun, berapa triliun rupiah yang terserap.
Padahal ukuran keberhasilan yang sesungguhnya jauh lebih sederhana sekaligus lebih sulit. Apakah anak-anak Indonesia menjadi lebih sehat? Apakah angka anemia dan kekurangan gizi menurun? Apakah tingkat kehadiran siswa meningkat? Apakah kemampuan belajar mereka membaik? Apakah petani lokal mendapatkan manfaat ekonomi secara nyata, bukan hanya yayasan yang terafiliasi kekuasaan? Apakah uang negara benar-benar berubah menjadi kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, atau berhenti di rekening segelintir pihak?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang seharusnya menjadi indikator utama keberhasilan MBG — bukan kecepatan penyerapan anggaran.
Menyelamatkan Program, Bukan Membela Oknum
Kasus hukum yang menimpa pejabat BGN tidak boleh membuat publik kehilangan fokus. Yang harus diselamatkan bukanlah individu atau jabatan tertentu, melainkan tujuan mulia program itu sendiri.
Ada sinyal awal pembenahan. Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, begitu dilantik pada 8 Juni 2026 langsung mengambil langkah menghentikan sementara pendaftaran dan pembukaan SPPG atau dapur MBG baru ,sebuah pengakuan implisit bahwa ekspansi yang terlalu cepat selama ini telah mengorbankan kualitas pengawasan.
Indonesia membutuhkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Karena itu MBG tetap layak diperjuangkan, tetapi dengan syarat yang tidak bisa ditawar: transparansi kepemilikan yayasan mitra, akuntabilitas anggaran yang dapat diverifikasi publik, pengawasan independen yang tidak merangkap sebagai eksekutor, sertifikasi keamanan pangan yang menyeluruh sebelum dapur diizinkan beroperasi, evaluasi berbasis data kesehatan riil, dan keberanian memperbaiki kelemahan sistem alih-alih sekadar mengganti pejabat.
Jika pembenahan tersebut benar-benar dilakukan, MBG dapat menjadi salah satu investasi sumber daya manusia terbesar dalam sejarah Indonesia. Namun jika tata kelola terus diabaikan — jika skandal Juni 2026 hanya berakhir sebagai pergantian nama tanpa perbaikan sistem — program ini berisiko menjadi contoh klasik bagaimana kebijakan yang baik kehilangan maknanya karena pengelolaan yang buruk.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat berapa juta porsi makanan yang dibagikan. Sejarah akan mengingat apakah program ini benar-benar berhasil mengubah masa depan jutaan anak Indonesia, atau menjadi catatan kelam tentang bagaimana niat baik bisa tersandera oleh tata kelola yang rapuh.
(dari berbagai sumber)
