Jakarta, 27/04/2026- Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pada tahun 2025, Jawa Barat berhasil meraih penghargaan sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan daerah terbaik dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, kepada Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, dalam rangkaian peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Jakarta.
Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025, yang menilai kinerja pemerintah daerah dalam berbagai aspek, mulai dari pelayanan publik hingga efektivitas tata kelola pemerintahan.
Jawa Barat tidak sendiri. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah provinsi lain seperti DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan juga menerima penghargaan serupa. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia.
Wakil Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan sekadar pencapaian simbolik, tetapi menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan. Ia berharap capaian ini dapat mendorong seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Momentum peringatan Hari Otonomi Daerah juga menjadi ruang refleksi penting. Otonomi daerah dinilai sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Namun demikian, pemerintah pusat mengingatkan bahwa masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Di antaranya adalah belum optimalnya integrasi perencanaan dan penganggaran, birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil, serta ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
Selain itu, ketimpangan akses layanan dasar—terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil—masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera dituntaskan.
Bagi dunia pendidikan, capaian ini memiliki makna penting. Tata kelola pemerintahan yang baik akan berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan, mulai dari perencanaan anggaran sekolah, pemerataan fasilitas, hingga peningkatan mutu guru dan siswa.
Penghargaan ini seharusnya tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi pengingat bahwa kualitas pelayanan publik—termasuk pendidikan—harus terus ditingkatkan secara nyata di lapangan.
Karena pada akhirnya, keberhasilan pemerintah daerah tidak diukur dari penghargaan semata, tetapi dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan perubahan.
