MENAKAR KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN GURU DITANGANI PEMERINTAH PUSAT

Pengalihan pengelolaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kembali menjadi perhatian. Pemerintah bersama DPR RI menyepakati arah kebijakan agar pengelolaan guru  lebih terpusat, dengan tujuan antara lain mengurangi kesenjangan kesejahteraan antardaerah, memperbaiki distribusi guru, serta meringankan beban belanja pegawai pemerintah daerah.

Kebijakan tersebut tentu bukan sekadar persoalan siapa yang membayar gaji guru. Di balik pengalihan kewenangan terdapat persoalan yang lebih besar: siapa yang merekrut, siapa yang membina, siapa yang memindahkan, siapa yang memberikan pelatihan, dan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap mutu guru.

Jika guru benar-benar ditangani langsung oleh pemerintah pusat, maka pengelolaan mulai dari penggajian, rekrutmen, mutasi, pengembangan kompetensi hingga pembinaan akan lebih banyak berada dalam satu sistem nasional. Model seperti ini mengingatkan kita pada masa ketika sebagian besar guru berstatus sebagai pegawai pemerintah pusat. Dalam perspektif tertentu, sentralisasi pengelolaan guru dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan yang selama ini muncul akibat perbedaan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Namun, apakah pengelolaan guru oleh pemerintah pusat otomatis akan membuat semuanya menjadi lebih baik? Jawabannya tentu tidak sesederhana itu. Setiap kebijakan memiliki keuntungan sekaligus konsekuensi yang harus dihitung secara matang.

Antara Pemerataan dan Kebutuhan Lokal

Keuntungan pertama yang paling mudah dilihat adalah peluang terwujudnya standar kesejahteraan guru yang lebih merata. Selama pengelolaan guru sangat dipengaruhi oleh kemampuan fiskal daerah, terdapat kemungkinan munculnya perbedaan dalam pemberian berbagai fasilitas, dukungan pengembangan kompetensi maupun kebijakan daerah terhadap guru.

Dengan pengelolaan yang lebih terpusat, prinsip kesetaraan dapat lebih mudah diterapkan. Guru yang mengabdi di Papua, Jawa Barat, Nusa Tenggara, Kalimantan maupun daerah lainnya memiliki standar hak kepegawaian yang sama sebagai bagian dari sistem nasional.

Kedua, pemerintah pusat akan memiliki ruang yang lebih besar untuk menata distribusi guru secara nasional. Persoalan kekurangan guru di satu daerah dan kelebihan guru di daerah lain sebenarnya sudah lama menjadi pekerjaan rumah. Jika data kebutuhan guru terintegrasi secara nasional, kebijakan rekrutmen dan penempatan dapat diarahkan berdasarkan kebutuhan riil sekolah, bukan semata-mata berdasarkan kemampuan atau kebijakan masing-masing daerah.

Ketiga, pengelolaan secara nasional berpotensi memperkuat konsistensi pengembangan profesional guru. Program pendidikan profesi, pelatihan, sertifikasi, peningkatan kompetensi dan berbagai program pengembangan guru dapat dirancang dalam satu kerangka nasional.

Keempat, dari sisi pemerintah daerah, pengalihan pengelolaan guru dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar. Belanja pegawai yang selama ini menjadi salah satu komponen besar APBD dapat dikurangi, sehingga pemerintah daerah mempunyai ruang untuk memperkuat pembangunan infrastruktur pendidikan, sarana prasarana, layanan kesehatan, transportasi, maupun program pembangunan lainnya.

Kelima, guru memiliki peluang memperoleh mobilitas karier yang lebih luas. Seorang guru tidak lagi hanya melihat peluang pengembangan karier dalam batas satu kabupaten atau provinsi, tetapi dapat berada dalam sistem kepegawaian nasional.

Tetapi Sentralisasi Bukan Tanpa Risiko. Di balik berbagai keuntungan tersebut, terdapat sejumlah persoalan yang tidak boleh diabaikan.

Persoalan pertama adalah risiko kebijakan yang terlalu seragam. Pendidikan memiliki karakteristik lokal yang sangat kuat. Guru yang mengajar di daerah pesisir tentu menghadapi persoalan berbeda dengan guru di daerah pegunungan. Guru di wilayah perkotaan memiliki tantangan berbeda dengan guru di daerah terpencil.

Jika seluruh keputusan dibuat dari pusat dengan pendekatan yang sama untuk seluruh Indonesia, dikhawatirkan muncul kebijakan one size fits all satu kebijakan untuk semua kondisi. Padahal pendidikan membutuhkan standar nasional sekaligus fleksibilitas lokal.

Persoalan kedua adalah jarak birokrasi. Ketika kewenangan semakin terpusat, persoalan kepegawaian yang sebenarnya sederhana berpotensi harus melalui rantai birokrasi yang panjang. Urusan mutasi, penempatan, cuti, pembinaan atau persoalan administratif lainnya dapat menjadi lebih lambat apabila seluruh keputusan harus menunggu mekanisme pusat.

Persoalan ketiga adalah beban APBN. Jumlah guru di Indonesia sangat besar. Apabila seluruh tanggung jawab pembiayaan dan pengelolaan guru dialihkan kepada pemerintah pusat, konsekuensinya bukan perkara kecil. Negara harus memastikan kemampuan fiskal jangka panjang agar kebijakan tersebut tidak justru mengurangi ruang anggaran untuk sektor pendidikan lainnya.

Jangan sampai karena pemerintah pusat mengambil alih gaji guru, kemudian pembangunan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, digitalisasi sekolah dan berbagai kebutuhan pendidikan lainnya justru mengalami keterbatasan anggaran.

Persoalan keempat adalah melemahnya rasa memiliki pemerintah daerah terhadap pendidikan. Kepala daerah mungkin tidak lagi memiliki kewenangan langsung terhadap guru, padahal merekalah yang berhadapan dengan persoalan pendidikan sehari-hari di wilayahnya.

Pendidikan pada akhirnya bukan hanya persoalan guru. Ada sekolah, peserta didik, orang tua, lingkungan, sarana prasarana dan karakteristik sosial budaya daerah. Karena itu, pemerintah daerah tetap harus mempunyai peran yang kuat meskipun pengelolaan kepegawaian guru berada di tangan pemerintah pusat.

Persoalan kelima adalah risiko sentralisasi yang berlebihan. Ketika rekrutmen, penempatan dan mutasi sepenuhnya dikendalikan oleh pusat, mekanisme pengawasan harus diperkuat. Jangan sampai sistem yang dibangun untuk menghilangkan persoalan daerah justru melahirkan persoalan baru dalam bentuk birokrasi yang terlalu tersentralisasi.

Pusat Mengurus Guru, Daerah Mengurus Apa?

Inilah pertanyaan penting yang menurut saya harus dijawab secara jelas. Jika guru menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, jangan sampai pemerintah daerah kemudian berpikir bahwa persoalan pendidikan bukan lagi urusannya.

Pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab besar terhadap ekosistem pendidikan. Pemerintah daerah dapat memperkuat sarana dan prasarana sekolah, transportasi peserta didik, lingkungan sekolah, program kekhasan daerah, dukungan terhadap sekolah, serta berbagai inovasi pendidikan sesuai kebutuhan lokal.

Dengan demikian, pembagian kewenangan sebaiknya tidak menggunakan paradigma “pusat atau daerah”, tetapi “pusat dan daerah”. Pusat mengelola hal-hal yang memang membutuhkan standar nasional, sedangkan daerah diberikan ruang untuk mengembangkan kebijakan sesuai karakteristik wilayah.

Perlukah Semua Guru Langsung Dipusatkan?

Menurut saya, kebijakan ini perlu ditempatkan secara moderat.  Yang perlu dipusatkan terutama adalah standar, sistem, pembiayaan utama, rekrutmen, data kebutuhan guru dan tata kelola karier. Sementara itu, aspek pembinaan sehari-hari, pengembangan komunitas belajar, dukungan terhadap sekolah dan program pendidikan yang berbasis karakteristik daerah tetap perlu melibatkan pemerintah daerah.

Dengan model seperti ini, kita memperoleh dua keuntungan sekaligus: standar nasional tetap kuat, tetapi kebutuhan lokal tidak kehilangan tempat. Pusat dapat memastikan bahwa guru mendapatkan hak yang adil. Daerah memastikan guru mampu bekerja sesuai kebutuhan masyarakatnya. Pusat dapat menentukan standar kompetensi. Daerah dapat memberikan penguatan sesuai karakteristik wilayah.

Pusat mengatur sistem kepegawaian. Sekolah dan daerah tetap diberi ruang untuk membangun budaya kerja dan budaya belajar.

Catatan Penting tentang PPPK Paruh Waktu

Rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu juga harus menjadi perhatian. Kebijakan tersebut dapat menjadi kabar baik bagi guru yang selama ini berada dalam ketidakpastian status dan penghasilan.

Namun, prosesnya harus dilakukan secara transparan dan berbasis kebutuhan. Jangan sampai pengangkatan penuh waktu justru menghasilkan penumpukan guru pada daerah tertentu sementara daerah lain tetap kekurangan. Demikian pula kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi CPNS perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk persyaratan, mekanisme, penghargaan terhadap pengalaman kerja, kompetensi, dan masa pengabdian.

Guru tidak membutuhkan kebijakan yang hanya indah di atas kertas. Guru membutuhkan kepastian status, kepastian penghasilan, kepastian karier dan kepastian pengembangan profesional.

Menakar Untung dan Rugi

Jika dibandingkan secara sederhana, pengelolaan guru oleh pusat mempunyai keunggulan pada aspek pemerataan, standar nasional, kepastian pembiayaan, mobilitas dan pengendalian distribusi guru. Sebaliknya, pengelolaan oleh daerah mempunyai keunggulan pada aspek fleksibilitas, kedekatan dengan persoalan lokal, kecepatan pengambilan keputusan dan kemampuan memahami karakteristik masyarakat setempat.

Karena itu, persoalannya bukan memilih bahwa pusat selalu lebih baik daripada daerah, atau sebaliknya daerah selalu lebih baik daripada pusat. Yang lebih penting adalah menentukan urusan mana yang paling efektif dikelola pusat dan urusan mana yang tetap harus berada di daerah.

Agar pengalihan pengelolaan guru tidak menimbulkan persoalan baru, setidaknya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, jangan lakukan sentralisasi secara total. Pemerintah pusat sebaiknya memegang standar nasional, rekrutmen, sistem penggajian, distribusi dan karier, sementara pemerintah daerah tetap mempunyai ruang dalam pembinaan dan dukungan pendidikan sesuai kebutuhan lokal.

Kedua, bangun satu data guru nasional yang benar-benar akurat. Data kebutuhan guru harus berbasis sekolah, mata pelajaran, jenjang, wilayah dan proyeksi jumlah peserta didik.

Ketiga, mutasi guru harus berbasis kebutuhan pendidikan, bukan sekadar pemindahan administratif. Guru yang ditempatkan di daerah khusus harus mendapatkan dukungan, insentif dan perlindungan yang memadai.

Keempat, perkuat peran pemerintah daerah. Ketika beban gaji guru berkurang, pemerintah daerah jangan kemudian mengurangi perhatian terhadap pendidikan. Dana yang tersedia justru harus diarahkan untuk memperbaiki sarana prasarana dan kualitas layanan pendidikan.

Kelima, pastikan birokrasi pelayanan guru tetap dekat. Walaupun status kepegawaian berada di pemerintah pusat, layanan administrasi tidak semuanya harus dilakukan di pusat. Kantor regional atau unit layanan di daerah harus diperkuat agar guru tidak harus berhadapan dengan birokrasi yang jauh.

Keenam, libatkan guru dalam proses perubahan. Kebijakan tentang guru seharusnya tidak hanya dibicarakan antara pemerintah pusat dan DPR, tetapi juga mendengarkan suara guru, kepala sekolah, organisasi profesi dan pemerintah daerah.

Ketujuh, lakukan evaluasi berkala. Setelah kebijakan berjalan, pemerintah harus mengukur apakah benar terjadi peningkatan kesejahteraan guru, pemerataan distribusi, peningkatan mutu pembelajaran dan efisiensi anggaran. Jika ternyata muncul masalah, kebijakan harus dapat diperbaiki.

Pengalihan pengelolaan guru PPPK kepada pemerintah pusat adalah kebijakan besar yang berpotensi menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola guru di Indonesia. Namun, kebijakan besar tidak boleh hanya dilihat dari siapa yang membayar gaji guru.

Yang jauh lebih penting adalah apakah guru menjadi lebih sejahtera, apakah distribusi guru menjadi lebih adil, apakah mutu pembelajaran meningkat, apakah daerah tetap mempunyai ruang untuk berinovasi, dan apakah peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik.

Maka, pilihan terbaik barangkali bukan sentralisasi atau desentralisasi secara mutlak, melainkan sentralisasi pada hal-hal yang membutuhkan keseragaman dan desentralisasi pada hal-hal yang membutuhkan fleksibilitas.

Pusat menjamin keadilan dan standar. Daerah menjamin konteks dan layanan. Sekolah memastikan implementasi. Guru menjadi aktor utama perubahan pembelajaran. Pada akhirnya, guru jangan sampai menjadi sekadar objek tarik-menarik kewenangan pusat dan daerah. Guru harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan pendidikan.

Sebab, di manapun status kepegawaiannya di pusat ataupun di daerah ukuran keberhasilan kebijakan bukanlah siapa yang mengelola guru, melainkan seberapa besar kebijakan tersebut mampu membuat guru bekerja lebih tenang, profesional, sejahtera, dan pada akhirnya membuat murid belajar lebih baik…………. Wallahu A’lam Bishawab